Agenda Terselubung Kedatangan Kapal Perang AS di Tanjung Perak

Posted by تان سليمان Amerika, Analisis, GM 6:01 AM

“Agenda Terselubung Kedatangan Kapal Perang US Navy di Tanjung Perak”

Oleh Hanif Kristianto (Lajnah Siyasiyah HTI Jatim)

Tiga kapal perang AS (US CG WAESCHE, US Navy USS Vandegrift FFG-48 dan USS GPN LSD 42) akan merapat dan bersandar di Dermaga Jamrud Utara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Pihak TNI-AL  sudah sibuk menyambut kedatangannya. Kedatangan kapal perang AS dijadwalkan hadir 28 Mei – 6 Juni 2012. 

Terkait kedatangan kapal perang AS terdapat berbagai persoalan antara yang pro dan kontra. Pihak yang dibuat tidak setuju adalah pengusaha laut yang ada di Tanjung Perak. Hal ini sebagaimana yang dilansir beberapa media on line. Menurut Ketua DPC INSA (Indonesia National Ship-owner Asociation) Surabaya Steven H Lasawengen, sandarnya tiga kapal perang AS dalam waktu cukup lama, bisa mengganggu arus bongkar muat barang di Pelabuhan Tanjung Perak. Selain itu jika dihitung kasar, kerugian logistik dari terhambatnya arus bongkar muat barang bisa mencapai  US$ 4,5 juta dan menimbulkan dampak biaya ekonomi tinggi. (www.suarapembaharuan.com,4/5/2012)

            

 Peryataan keberatan dari pengusaha tersebut akhirnya mendapat tanggapan dari TNI-AL. Pihak TNI-AL berharap Kapal perang dari negeri Paman Sam itu bersandar selama 2 hari dan melanjutkan kegiatan bakti sosial (baksos) dan latihan bersama dengan TNI AL.
 

"Kami meluruskan, bahwa itu tidak benar 10 hari standby di sana (Dermaga Jamrud). Paling hanya 2-3 hari di sana, karena ada kegiatan di laut (Latihan bersama TNI AL-US Navy)," kata Kadispen Armatim Letkol (Laut) Yayan Sugiyana, Rabu (detiksurabaya.com,16/5/2012).
             

Gubernur Jatim, Soekarwo juga menyetujui kedatangan kapal perang US Navy. Pada prinsipnya, Pakde Karwo kepada wartawan di gedung negara Grahadi Surabaya, Selasa (15/5/2012) mengatakan, tidak menjadi permasalahan jika kapal perang AS bersandar di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. "Ya rundingan, daripada para pengusaha itu teriak-teriak. Kalau menolak kapal perang Amerika sandar itu tak bisa, sebab pelabuhan Tanjung Perak itu bukan hanya untuk kapal niaga, tetapi juga angkatan perang," tegasnya. Pakde Karwo juga mempertanyakan letak kerugiannya. Padahal biasanya kapal perang itu tidak sandar di dermaga bongkar muat barang, (www.beritajatim.com )

            

 Pihak Amerika Serikat (AS) tidak tinggal diam. AS yang diwakili Konsulat Jenderal AS di Surabaya menegaskan bahwa kapal perang milik Angkatan Laut (AL) AS yang sandar di Dermaga Jamrud Utara, Pelabuhan Tanjung Perak, bukanlah keinginan AS, melainkan atas undangan militer Indonesia. Akan diadakan juga latihan militer bersama  dengan sandi CARAT (Cooperation of Afloat Readiness and Training). Selain itu juga akan mengadakan bakti sosial bersama. (www.republika.co.id, 17/5/2012).

             

Berlepas dari pro dan kontra antara pengusaha dengan TNI AL yang saat ini sedang dibahas win-win solution. Ada hal yang menarik dicermati dan dikaji lebih mendalam yaitu bentuk kerjasama US Navy dan TNI-AL sebagai bagian kerjasama dengan RI dengan AS. Jika memang pengusaha merasa dirugikan karena menggangu aktifitas bisnis yang hanya beberapa hari. Maka ada kerugian besar yang harus ditanggung negeri ini, yaitu penjajahan militer dan hegemoni AS di dunia muslim. Selain itu juga akan mengokohkan pengaruh AS di Asia Pasifik termasuk di Indonesia. 

 

Misi Militer AS di Asia Pasifik

             

Situs resmi US Navy (www.navy.mil) merilis “Blue Ridge Builds Friendship with Indonesia 15/5/2012 NNS120515-03” menjelaskan bahwa Armada USS Blue Ridge ditugaskan untuk Armada Pasifik antiterorisme dan membina hubungan positif dengan negara-negara di kawasan Asia-Pasifik. Selain itu juga ada bakti sosial dan interaksi dengan warga Indonesia.

             

Rilis yang lain (USNS Mercy Deploying for Pacific Partnership 2012 'Preparing in Calm to Respond in Crisis' 26/4/2012 NNS120426-16) menjelaskan beberapa agenda untuk memperkuat hubungan AS dan negara yang dikunjungi. Hubungan juga dilakukan dengan bidang militer, organisasi, dan LSM yang ada di negara tersebut. Tujuan pentingnya adalah untuk mengatasi krisis dan bencana alam.

             

Sesungguhnya berbagai bentuk kebijakan US Navy berupa—bakti sosial, kerjasama militer, bentuan medis, latihan bersama—tidak terlepas dari misinya. “The mission of the Navy is to maintain, train and equip combat-ready Naval forces capable of winning wars, deterring aggression and maintaining freedom of the seas.” (misi Angkatan Laut adalah untuk memelihara, melatih dan melengkapi siap-tempur Angkatan Laut sehingga mampu memenangkan perang, menghalangi agresi dan memelihara kebebasan lautan (www.navy.mil)).

             

Jika TNI-AL tetap berambisi melakukan latihan militer dengan US Navy yang dibungkus dengan kegiatan kemanusiaan. Apalagi alasan TNI-AL untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian dalam menjaga wilayah Indonesia. Maka ambisi dan alasan itu sulit diterima akal. Pasalnya militer AS mempunyai tugas pokok melakukan operasi militer seberang lautan untuk menjaga kepentingan AS di luar wilayah negerinya.

             

Wilayah Asia-Pasifik khususnya Indonesia merupakan wilayah strategis. Indonesia dengan wilayah lautan dan berpulau-pulau, serta jumlah penduduk yang banyak. AS tidak ingin Indonesia jatuh dalam hegemoni China. Ketakutan AS ini wajar. Hal itu dikarenakan ada kebangkitan dan agresivitas militer China. China telah mengklaim  kedaulatannya atas Laut China Selatan.

             

Peningkatan kekuatan AS di Asia-Pasifik mulai dilakukan belakangan setelah menyusutnya belanja militer AS sebesar US$487 miliar dan pengurangan gelar pasukan di Eropa dan Timur-Tengah, yang mulai mengalami transisi demokratis. Menurunnya belanja militer AS membuat para pengambil keputusan memberikan prioritas tinggi bagi kawasan di mana kepentingan AS terancam. Istilah smart power pun dipakai sebagai bagian dari peningkatan kekuatan militer AS di Asia-Pasifik.

             

Obama sebagai pemimpin tertinggi militer AS belajar dari pengalaman AS pasca-PD II yang mementingkan pre-emptive strike, untuk menghancurkan kekuatan musuh di sarangnya sebelum ia dapat menyerang kepentingan AS di mana-mana. Serangan militer Jepang di Pearl Harbour dan aksi terorisme 9/11 telah mengubah sikap para pengambil keputusan di AS. Sehingga, strategi pertahanan AS ada di luar wilayahnya, dan perlu pangkalan militer dan gelar pasukan seperti di Jepang dan Korsel, selain Guam dan Singapura untuk perawatan kapal-kapal perang yang melayani kepentingan AS di Asia-Pasifik. Sedangkan gelar pasukan dengan mobilitas tinggi dilakukan melalui operasi kapal induk yang memuat pasukan dan senjata tempur canggih militer AS secara masif.

             

Kesungguhan AS untuk Asia Pasifik dibuktikan dengan menempatkan pasukan marinir di Pangkalan Militer AS, Darwin Australia. Sekitar 200-250 marinir AS akan mulai ditempatkan pada pertengahan tahun 2012 hingga tahun 2016, total 2.500 marinir AS akan ditempatkan di sana.

             

Saat ini memang AS fokus pada Asia-Pasifik setelah adanya pengurangan dana militer dan kekalahan di Irak, Afghanistan, dan negeri lainnya. Untuk itulah AS mencoba cara baru di Indonesia. Indonesia yang memang secara politik mengekor pada AS tidak ingin kehilangan kepercayaannya dari tuannya. Indonesia sebetulnya sudah bersiap diri untuk membantu pendirian pangkalan Militer AS. Sementara itu, militer Indonesia secara kekuatan pasukan, dana, dan persenjataan mengalami penurunan. Ketiadaan pemerintah pada perhatian militer inilah yang menyebabkan militer mencoba caranya sendiri. Caranya dengan bekerjasama secara militer baik dalam latihan bersama militer asing, maupun bertukar data-informasi, pengiriman pelajar militer dan bantuan dana. Hal ini sangat berbahaya untuk kedaulatan Indonesia.

            

 Misi militer AS di Asia Pasifik berdampak bagi kepentingan ekonominya. Jika dicermati dari sisi kepentingan ekonomi ini sebagian besar kekayaan AS bergantung pada perusahaan-perusahaan multi nasional yang menyebar di kawasan ini, seperti di antaranya;  industri manufaktur (Ford, General Motors, Honeyway, Intel dan lainnya), departement stores (K-Mart, JC Penney, Federal Dep Stores), energi (Exxon Mobil, Unocal, Freeport, Newmont Mining, Eron, dan lainnya), industri jasa (UPS, FedEx, American International Groups, Citigroup, kelompok pebisnis hotel, dan lainnya). Pada intinya misi militer AS di Indonesia untuk mengamankan aset-asetnya.

           

Untung-Rugi Kerjasama Militer

             

Negara super-power (AS dan sekutunya) selain menggunakan politik dan ekonomi juga menggunakan militer untuk menjajah suatu negeri. Penjajah militer yang nyata merupakan bentuk hard power jika negara tidak bersedia tunduk pada kepentingan AS. Hal itu ditunjukan di Afghanistan, Irak, dan negeri lainnya. Negara itu hancur dan porak poranda.

            

Penjajahan militer AS di Indonesia terlihat dari embargo yang dilakukannya. Embargo ini dimaksudkan untuk memperlemah militer secara persenjataan. Baru beberapa kali ini saja AS membuka diri melihat ada kepentingan di Indonesia. Kepentingan ini erat kaitannya dengan ekonomi AS. Kehancuran ekonomi AS karena bawaan sistem ekonomi kapitalisnya. Selain itu pula AS telah melakukan Comprehensip-Partnership 2011 ketika Obama datang pertama kali di Indonesia. Kerjasama dalam semua sektor yang sesungguhnya semakin mengokohkan hegemoni penjajahan di Indonesia.

             

Kalaupun TNI AL berkeinginan meningkatkan skill pasukan dan menyontoh keahlian militer AS, sungguh berakibat fatal. Hal ini menunjukkan kekalahan militer Indonesia. Akibatnya akan mudah dipengaruhi dan diintervensi. Unsur ekonomi juga ada terkait dengan penjualan perangkat militer dan persenjataan perang. Maka ada dua keuntungan yang akan didapat AS secara ekonomi-militer. Militer Indonesia tunduk pada kepentingannya dan AS dengan mudah menjual persenjataan militer ke Indonesia. Karena AS tahu jika Indonesia juga berkerjasama dengan Rusia dan dijadikan pangsa pasar ekonomi China.

            

Kehadiran militer AS dan kerjasama dengannya menunjukkan bangsa ini sebagai inlander (terjajah). Beberapa kali ketika melakukan latihan perang militer Indonesia tidak dapat mengimbangi militer AS. Hal yang perlu diingat adalah peralatan militer yang tidak sebanding. Lihatlah saja ketika dulu Obama datang di Indonesia, militer AS senantiasa mengawal baik darat, udara, maupun laut. Kecongkaan dan kesombongan militer AS menginjak kedaulatan Indonesia. Militer Indonesia merasa tak berdaya walaupun sebagai tuan rumah. Dengan seenaknya sendiri militer AS tidak menghormati sama sekali militer Indonesia.

             

Walaupun saat ini dengan wajah manis datang dengan tiga kapal perang tentu ada agenda terselubung. Hal yang patut dicatat bahwa politik militer AS selaras dengan politik luar negeri AS. Politik luar negeri AS yaitu hegemoni dan pengamanan kepentingan di negara lain.

Ada fakta menarik terkait penjajahan militer AS yang disampaikan Frida Berrigan (Associate at the World Policy Institute's Arms Trade Resource Center. Sumber http://www.commondreams.org/views05/0218-32.htm). Tulisannya berjudul “After the Tsunami: Military Aid For Indonesia?”. Penjelasannya ada beberapa point: pertama, peristiwa Tsunami di Aceh dijadikan sebagai pemulihan hubungan militer Indonesia-AS. Kedua, jangka waktu yang lama AS dengan sekutu, menjadikan Indonesia telah berada di bawah embargo militer selama lebih dari satu dekade karena track record kebrutalan militer dari represi dan pelanggaran HAM. Setelah serangan 11 September, Jakarta berjanji untuk bekerjasama dalam perang melawan terorisme. Pemerintahan Bush berusaha untuk memulihkan hubungan militer sebagai hadiah. Ketiga, Dalam tanggapan tertulis atas pertanyaan dari Senator Joe Biden selama sidang konfirmasi nya, Condoleezza Rice, mengatakan bahwa pelatihan militer bagi tentara Indonesia adalah demi kepentingan AS. Laksamana Thomas Fargo, yang memimpin Komando Pasifik, sedang mencari persetujuan Pentagon. untuk meningkatkan sejumlah konferensi antara perintah dan perwira militer Indonesia tentang hubungan sipil-militer, lembaga demokratis dan pelatihan senjata tidak mematikan.

             

Sementara itu, pemerintahan Obama menjadikan Aceh sebagai strategis untuk menempatkan kapal perang AS di selat Malaka dan dapat dengan cepat bergerak menuju Laut Cina Selatan untuk melindungi kepentingannya. Hal ini sangat mungkin terjadi, setelah melihat perkembangan Aceh terkini dimana menjelang pemilukada Aceh yang lalu, AS melalui kedutaannya telah mengutusVincent Cooper, Asisten Keamanan Regional AS yang juga merupakan anggota CIA dengan menunjukkan perhatian khusus kepada salah satu kandidat Gubernur asal Partai Aceh yang memang akhirnya memenangkan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh. Kalau memang tidak ada maksud tertentu, kenapa hanya kandidat dari Partai Aceh yang menerima kunjungan tersebut? Demikian pula setelah kemenangan pasangan ZIKIR, road show dilakukan oleh Gubernur dan Pemangku Wali ke kedutaan-kedutaan besar di Jakarta.Salah satunya Kedutaan AS. Apakah pemimpin terpilih Aceh nantinya akan menjadi “corong-corong” kepentingan yang dibawa oleh AS yang gemar memberikan buaian mimpi kekayaan dan kekuasaan?

Oleh karena itu tidak ada keuntungan sama sekali kerja sama dalam aspek militer. Karena akan merugikan Indonesia dan membuat ketergantungan pada militer AS. Jika militer Indonesia mempunyai niatan baik. Maka militer bisa mandiri dan berdaulat tidak mengekor pada asing. Pada faktanya nanti juga dijadikan kambing hitam. Bahkan yang lebih naif lagi perpecahan wilayah Indonesia dan penjajahan sistemik oleh AS.

Kedaulatan Militer dan Polugri Islam

Kerja sama militer ini patut ditanggapi dan dilihat dari sudut pandang Syariah. Islam sebagai sebuah sistem telah mengatur hubungan militer dan kebijakan politik luar negeri. AS dalam pandagan syariah merupakan negara kafir harbi fi’lan (kafir yang nyata memerangi kaum muslim). Maka apa pun bentuk kerjasamanya baik militer, politik, maupun kemanusiaan harus ditolak. Tidak layak Indonesia bergembira menyambut kedatangan US Navy yang seharusnya menjadi lawan tempurnya. Bukan malah dijadikan lawan dalam latihan biasa. Selayaknya US Navy dibombardir dan dihancurkan. Tidakkah bangsa Indonesia melihat saudara mereka—Afghanista, Irak. Libiya, dll—diinvasi militer AS. Tiga kapal perang US Navy merupakan kapal perang pengangkut persenjataan yang digunakan membunuh kaum muslim di kawasan Timur Tengah.

Selayaknya Indonesia berdaulat dalam militer secara syariah. Syariah menjelaskan pengaturan militer dalam Departemen Peperangan dan namanya berhubungan dengan perang dan pertempuran. Departemen Peperangan menyiapkan pasukan dan pelatihan, baik fisik maupun teknik yang mencakup teknik menggunakan senjata. Pelatihan ini berkembang seiring berkembannya persenjataan. Karena itu, kajian enginering dan kemiliteran adalah suatu keharusan. Latihan dengan berbagai teknik perang dan berbagai persenjataan termasuk hal yang sangat penting (Struktur Negara Khilafah Bab Amirul Jihad).

             

Kemandirian dan kedaulatan bidang militer ini didukung dengan politik luar negeri yang kuat. Islam melarang menampakan loyalitas dan kerjasama lebih-lebih pada negara kafir harbi fi’lan (AS, Australia, dan sekutunya).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُون

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya”. (Ali Imron: 118)

Sesungguhnya hubungan asal dengan negara kafir harbi fi’lan adalah perang, bukan hubungan damai. Politik luar negeri Indonesia seharusnya sudah diarahkan menjadi politik yang berideologi Islam. polugri yang berdaulat tidak mudah diintervensi dan dihegemoni asing. Maka Syariah dalam bingkai Khilafah layak menjadikan Indonesia sebagai negara berdaulat dengan Islam.Indonesia mampu tampil dalam percaturan politik dunia. Indonesia dan negeri muslim lainnya mampu mengusir AS di wilayahnya. Itulah kehebatan ideologi Islam yang ditakuti AS dan sekutunya. Keberadaan AS di dunia islam tidak menguntungkan sama sekali, yang terjadi hanya kehancuran. Apakah masih ingin bekerja sama dengan AS?Wallahua’lam bisshwa.

Global muslim.web

Related Posts by Categories